DOWNLOAD Aneka Peraturan Perundangan

by Albert Usada

BERIKUT aneka peraturan perundangan yang relevan di bidang hukum dan peradilan umum yang dapat diunduh.

Undang-undang (UU):

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP):

• PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah
• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres):

• A~
• B~

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA):

• Prosedur Mediasi Di Pengadilan
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan
• Hak Uji Materiil
• Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Perintah Penangguhan Sementara
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum
• Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
• Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
• Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesdia Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  
• Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampuu Di Pengadilan
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak
• Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah
• Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA-RI):

• Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja Dan Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Peningkatan Pelayanan Publik Dan Disiplin Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Di Bawahnya 
• Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
• Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan 
• Pemberian Perpanjangan Akreditasi Kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali
• Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
• Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA):

• Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 
• Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
• Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 
• Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
• Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Perikanan
• Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
• Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung Dan Pimpinan Pengadilan 
• Petunjuk Penanganan Perkara Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam tindak Pidana Pencucian Uang
• Penandatangan Pakta Integritas
• Perekaman Proses Persidangan
• Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum :

• A~
• B~

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:

• SE Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum

 ~